Proses dan Tahapan Pendirian BUMDes

Pendirian Desa

Pendirian BUMDes dimaksudkan sebagai upaya bersama antara masyarakat dengan pemerintah desa, untuk mengembangkan potensi ekonomi Desa dan kebutuhan masyarakat guna meningkatkan kesejahteraan seluruh masyarakat dan berkontribusi bagi pendapatan desa. Namun pendirian BUM Desa hendaknya dipersiapkan dengan baik dan matang agar tidak menimbulkan permasalahan dikemudian hari.
Desa dapat mendirikan BUM Desa dengan mempertimbangkan hal-hal berikut:

  1. Inisiatif Pemerintah Desa dan/atau masyarakat Desa;
  2. Potensi usaha ekonomi Desa;
  3. Sumberdaya alam di Desa;
  4. Sumberdaya manusia yang mampu mengelola BUM Desa;
  5. Penyertaan modal dari Pemerintah Desa dalam bentuk pembiayaan; dan
  6. Kekayaan Desa yang diserahkan untuk dikelola sebagai bagian dari usaha BUM Desa.

Beberapa persiapan awal yang perlu dilakukan oleh Desa antara lain, yaitu:

  1. Sosialisasi ide atau inisiatif pendirian BUM Desa. Ide atau inisiatif ini bisa muncul dari Pemerintah Desa dan atau masyarakat. Dari manapun inisiatif tersebut jika dirasa baik bagi masyarakat, maka kuncinya adalah harus dibahas didalam Musyawarah Desa.
  2. Melakukan tinjauan atau kajian ringkas mengidentifikasi potensi-potensi apa saja yang ada di desa, baik potensi sumberdaya alam, potensi pertanian, peternakan, perikanan, pariwisata, potensi budaya dan tradisi, potensi SDM masyarakat yang ada, potensi aset dan kekayaan desa yang menjadi kewenangan desa;
  3. Melakukan identifikasi atas aset-aset dan kekayaan yang ada di desa, serta memililah-milah mana yang merupakan kewenangan desa dan mana yang bukan kewenangan desa atas aset dan kekayaan yang ada di desa tersebut. Berdasarkan identifikasi tersebut kemudian ditetapkan peraturan desa tentang aset dan kekayaan desa yang menjadi kewenangan desa.

Tahapan pendirian BUM Desa 

Tahapan pendirian BUM Desa dapat dirinci sebagai berikut:

Tahap I (Pra Musyawarah Desa)

  • Melakukan sosialisasi dan penjajakan kepada warga desa peluang pendirian BUM Desa
  • Melakukan pemetaan aset dan kebutuhan warga
  • Menyusun draf Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BUM Desa
  • Menentukan kriteria pengurus organisasi pengelola BUM Desa

Tahap II (Musyawarah Desa)

  • Menyampaikan hasil pemetaan dan potensi jenis usaha
  • Menyepakati pendirian BUM Desa sesuai dengan kondisi ekonomi, potensi jenis usaha dan sosial budaya masyarakat;
  • Membahas Draf Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga
  • Memilih kepengurusan organisasi pengelola BUM Desa
  • Sumber Permodalan BUM Desa
  • Membentuk Panitia Ad-Hock perumusan Peraturan Desa tentang pembentukan BUM Desa

Tahap III (Pasca Musyawara Desa)

  • Menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang Penetapan Pendirian Badan Usaha Milik Desa yang mengacu pada UU Desa, Peraturan Pelaksananaan dan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi
  • Pembahasan Rancangan Peraturan Desa tentang Penetapan Pendirian Badan Usaha Milik Desa
  • Penetapan Peraturan Desa tentang Penetapan Pendirian Badan Usaha Milik Desa